Memang, riuh reformasi yang bergaung semenjak lengsernya penguasa kakap dengan rezim Orde Baru-nya, patisipasi politik rakyat semakin mengetengah, jika dibandingkan dengan posisi marginal di saat Orba. Akan tetapi, cita-cita reformasi yang diharapkan mampu melahirkan kondisi yang lebih baik dan keluar dari belenggu kekuasaan otoriter, kini seolah-olah mati suri. Rezim kekuasaan hanya berganti baju, simbol dan performa. Sedangkan mental dan nurani penguasa bangsa tetap berkolaborasi, bermain mata dengan ketamakan dan hedonisme yang semakin picik. Agaknya, gelegar singkat pidato Bung Karno setelah mengucapkan proklamasi yang mengatakan; “sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa sendiri dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri” benar-benar belum terwujud. Atau, diartikan dengan sangat literal, bahwa benar-benar penguasa kita sendiri yang menggantikan negara kolonial, sehingga menjajah rakyat sendiri.

Betapa tidak, berbagai kejadian di akhir tahun 2009, menabur skeptisisme dan ketidakpercayaan rakyat kepada penguasanya. Kasus kriminalisasi terhadap pimpinan KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Kasus Prita Mulyasari yang melakukan perlawanan dengan cara gerakan mengumpulkan koin. Terakhir gelombang protes terhadap pengadilan Emak Minah yang divonis karena mencuri tiga biji kakao. Kasus bank Century yang menelan haram uang negara. Sederetan kasus memilukan lainnya, menjejalkan kekesalan rakyat, yang semuanya itu menggerogoti rasa keadilan dan kenyamanan sebagai warga negara. Maka tak heran, jika rakyat bercerita tentang bangsa, yang terlontar hanya gegap hipokritasi pemimpin dan penguasanya.

Perjalanan tahun 2009 yang semula berisikan angan dan harapan, dimana pesta demokrasi dengan pemilihan nakhoda institusi kekuasaan baru dalam kapal negara bangsa, baik di eksekutif (presiden dan wakilnya) maupun di legeslatif (DPR,DPRD) agaknya tersimpul dalam senyuman sinis. Impian perubahan, terutama di ranah kesejahteraan rakyat, hanya mimpi indah di saat kampanye laga para perebut kekuasaan. Semboyan “suara rakyat adalah suara tuhan” hanya ucapan klise yang tak ubahnya riuh pasar dagang kaki lima. Karena, setelah terpilih, para perenggut kekuasaan itu, tidak lagi sempat memikirkan konstituen pemilihnya, mengingat pengembalian modal asupan politik merasuki setiap napas kegelisahan. Sehingga, para penguasa yang mestinya tempat bernaung rakyat, mengatasnamakan wakil rakyat, bertukar jubah. Jas, dasi dan lambang kekuasaan yang biasa dipasang di samping dada mereka, menjadi elemen-elemen pongah yang sangat haus uang rakyat. Mereka tidak segan untuk berganti kendaraan mewah, berlagak kaum elitis yang menjarak dengan rakyat. Bahkan dunia glamour, yang berpindah tempat tidur di berbagai hotel, menjadi berita kebanggaan. Seolah, dengan alibi pelatihan, rapat, studi banding dan peningkatan profesionalitas, merubah status harta kekayaan dan uang rakyat yang dititip dalam kas negara, menjadi halal seketika.

Rumus haram dalam menilap uang rakyat hanya ada dalam narasi seremoni pidato keagamaan. Tapi ketika sudah mengatur anggaran dan menentukan proyek pembangunan, seolah nurani halal nyaris terusir dari ruang empati kerakyatan. Karena, ketamakan telah menghegemoni nafsu, sealir dengan gaya parlente kemewahan penghuni kekuasaan. Jadinya, kekuasaan menjadi tempat menguras dan memeras rakyat. Kekuasaan tidak lagi dijadikan “kekuatan” dalam mensinergikan kebenaran. Tapi, kekuasaan menjadi gurita penumpuk kekayaan. Mestinya, kekuasaan merupakan kekuatan yang melindungi kebenaran, sehingga memproduksi keadilan. Dari itu, “jika kekuasaan yang tidak bergandeng kebenaran, maka menjadi kekuatan yang penuh kezaliman. Sedangkan kebenaran yang tidak diproyeksikan oleh kekuasaan, hanya menjadi slogan yang hampa keyakinan”.

Berbagai kisah dan rentetan peristiwa “miris” yang merentas di tahun 2009, seakan signal dari potret tidak seiramanya kekuatan dan kebenaran itu. Sehingga adegan-adegan perilaku politisi, penegak hukum, para penguasa negeri ini sudah tidak lagi beranjak dari sensitifitas nurani. Jika demikian, akankah bangsa ini terjerembab ke dalam realitas negara gagal? Karena menurut Rotberg dalam The New Nature of Nation-State Failure, menyebutkan, bahwa sindrom negara gagal, antara lain, berupa keamanan rakyat tidak bisa dijaga, konflik etnis dan agama tak kunjung usai, korupsi merajalela, legitimasi negara yang kian terpuruk, ketidakberdayaan pemerintah pusat dalam menghadapi masalah dalam negeri, serta ketidakmampuan negara dalam menghadapi intervensi dan tekanan (negara) asing.

Suatu kreteria yang tidak mudah untuk mengakui pengistilahan “negara gagal” Rotberg di atas. Walaupun, untuk menafikan secara general tidak lah tepat. Karena berbagai tragedi politik bangsa tahun 2009 menjadi realita yang tengah bersaksi. Kejadian-kejadian politik yang berwujud tragis dalam negara, akan menjadi abadi dalam memori rakyat. Segala peristiwa mengerikan dan menggelikan, yang terungkap dalam dramatika politisasi rakyat hendaknya segera diakhirkan. Kalau tidak, maka perjalanan sejarah tidak akan merubah cerita gemilang untuk masa depan.

Harus diakui, bahwa perjalanan roda politik kekuasaan 2009 yang bernaung di bawah adagium demokrasi, masih menyisakan banyak catatan kealfaan. Catatan itu dinodai oleh ketidaksadaran penguasa dan rakyatnya sekaligus, terhadap tugas dan tujuan politik. Sehingga demokrasi yang menjadi mimbar ekspresi politik, semula diimpikan untuk menghadirkan keadilan dan kesejahteraan, ternyata hanya melahirkan pemangsa-pemangsa nurani politik itu sendiri. Nurani politik akhirnya terkalahkan oleh sikap oportunistik di medan laga demokrasi. Sehingga hamparan demokrasi berubah menjadi papan catur politisi dan dagelan penguasa dalam mengutak-atik kepentingan kesejahteraan rakyatnya.

Ala kulli hal, apapun kata dan kejadian masa lalu, semua itu telah menjadi milik sejarah masa silam. Segala prestasi masa lalu, adalah kreasi yang sepatutnya diperjuangkan. Adapun segala kegagalannya, harus dijadikan imunitas keinsyafan. Karena meratapi diari tragis masa silam, juga bukanlah sikap bijaksana, mengingat kejadian masa lampau adalah suatu yang sangat jauh dalam realitas kehidupan kekikinan. Akan tetapi, jadikan itu ibrah berharga, bahwa sejarah merupakan tempat berhubungnya masa lalu dengan masa kini. Maka siapa yang tidak memiliki masa silam, maka tentu tidak ada banginya masa sekarang.

Akhirnya, semangat tahun baru akan penuh nilai jika berhijrah dari kejahatan menuju kebaikan. Berpindah dari lumur dosa menuju keinsyafan. Fal-tanzur nafsu ma qaddamat lighad, lihatlah masa lalu untuk tatapan kebaikan hari esok. Wallhu’alam.

*Dirktur Forum for Studies of Islamic Thought and Civilization (FISTāC) & Dosn FAK Syariah IAIN STS Jambi.