2. Mengapa politik Barat menjadi sekular?

Politik di Barat menjadi sekular karena ketika agama dan gereja berkuasa masyarakat Barat berada dalam kegelapan. Agama tidak memberi kebebasan untuk manusia berfikir dengan kritis. Bahkan ada kecenderungan untuk mempertentangkan sains dengan agama. Selama ratusan tahun kemajuan sains disekat dan para saintis dieksekusi. Pengalaman pahit yang panjang ini menyebabkan masyarakat Barat secara kolektif memutuskan untuk menyempitkan peranan agama dalam kehidupan. Kesimpulan umum mereka adalah ketika agama dibawa ke pentas politik ia hanya akan membawa kemunduran dan konflik yang berpanjangan. Kesimpulan ini adalah kesimpulan yang pincang, karena ia merujuk kepada pengalaman satu bangsa yang tidak semestinya juga dialami oleh bangsa yang lain. Ia juga tidak mengambil kira kebenaran dan ketidakbenaran agama yang dimaksudkan. Pada hari ini sekularisme dan paham lainnya dipromosikan ke seluruh pelosok dunia sebagai satu solusi dan kebenaran mutlak. Dan malangnya umat Islam yang keliru akan terpengaruh dan tanpa disedari ikut mendukung dan melaksanakan paham Barat ini dalam segala bidang, politik, pendidikan, perundangan, ekonomi, dll.

3. Apakah Islam membutuhkan sekularisasi?

Penindasan terhadap sains dan saintis tidak pernah berlaku dalam Islam. Malah ketika perdaban Islam maju ilmu pengetahuan berkembang pesat dan para saintis dan ilmuwan diberikan penghargaan yang tinggi baik oleh penguasa mahupun oleh masyarakat. Dari fakta sejarah ini kita dapat menyimpulkan bahwa agama dan sains, akal dan wahyu, tradisi dan modernitas tidak pernah dilihat sebagai dua entitas yang bertentangan keduanya dapat wujud secara harmoni dan bergandingan. Jika sekularisasi menjadi solusi kepada masyarakat Barat untuk maju, ia tidak pernah relevan apalagi menjadi pilihan dalam sejarah umat Islam. Bahkan sekularisasi di dunia tidak akan membawa kemajuan sebenar ia malah akan mendatangkan lebih banyak kekeliruan dan masalah kepada bangsa dan negara. Kepincangan peradaban Barat hari ini sepatutnya sudah cukup membuka mata umat Islam agar tidak mengikuti paham-paham yang datang dari Barat. Sebaliknya setiap individu perlu berusaha membangunkan bangsa dan negara masing-masing mengikut acuan sendiri yang berlandaskan kepada kebijaksanaan baik yang bersumberkan wahyu mahupun dari ilmuwan agung terdahulu serta pengalaman dan sejarah yang patut dicontohi.

4. Apakah sekularisasi secara esensial, di negeri-negeri Barat atau di negeri muslim seperti Turki, dapat dikatakan berhasil dilakukan dan mencapai tujuan idealnya?

Sekularisasi di Turki menemui kegagalan. Ketika sesuatu ideologi dipaksakan kepada masyarakat ia tidak akan bertahan lama. Masyarakat hari ini semakin cerdas, mereka akan mempersoalkan segala kebijakan pemerintah. Pemerintah yang bisa menjelaskan dan berdialog secara ilmiah akan lebih dapat diterima berbanding pemerintah yang memaksakan satu-satu pandangan dan pemikiran.  Di Turki, gerakan Islam semakin mendapat tempat di hati masyarakat karena apa yang diperjuangkan lebih dekat dengan jati diri dan identitas mereka. Walaupun Islam telah ditindas tetapi ia tidak akan dapat dihapuskan. Sekularisasi di Barat juga sedang menemui jalan buntu. Karena pemikir-pemikir Barat pada awalnya menjangkakan semakin moden semakin ramai orang meninggalkan agama, ternyata yang terjadi sebaliknya. Semakin masyarakat berfikir dengan cerdas semakin mereka ingin mencari kebenaran. Dan kebenaran tidak diberikan oleh filsafat Barat sebaliknya ia ada pada agama. 

5. Apakah politik Islam, secara khusus sistem pemerintahan, merupakan sebuah teokrasi?

Adalah satu kekeliruan apabila Islam dikaitkan dengan teokrasi. Ramai orientalis menghubungkan pemerintahan Islam pada zaman dulu dengan sistem teokrasi. Begitu juga dari kalangan Islam yang karena pemikiran yang konservatif berpandangan bahwa  hanya golongan ulama saja yang layak menjadi pemimpin. Golongan agama ini lalu diagungkan seolah-oleh mereka ma’sum. Konsep seperti ini tidak ada dalam tradisi Islam yang benar. Konsep ulama’ dalam tradisi Islam tidak terbatas kepada golongan yang menguasai bidang-bidang keagamaan. Karena itu dalam Islam tidak ada istilah clergy (golongan agama). Sistem politik Islam adalah sistem Shura. Dalam sistem Shura ilmuwan terpilih dan para pemimpin dari berbagai lapisan membincangkan persoalan-persoalan yang menyangkut kepentingan umum. Keputusan Shura sifatnya mengikat (binding). Imam tidak berhak memveto keputusan Shura. Ini berarti ahl al-shura (badan legislatif) lebih tinggi kedudukannya daripada Imam. Dan semua badan-badan pemerintah baik eksekutif, legislatif maupun kehakiman mesti tunduk kepada Shari’ah (supremacy of the Shari’ah).  Secara mudahnya begitulah sistem politik Islam. Dan sistem ini sangat jauh berbeda dengan sistem teokrasi. 

6. Bagaimana sesungguhnya kedudukan politik dalam Islam?

Politik amat penting dalam Islam. Imam al-Ghazali mengatakan agama dan politik itu seperti kembar, yang tidak akan sempurna tanpa adanya yang lain. Begitu juga Ibn Taymiyyah mengatakan bahwa pemerintahan merupakan satu kewajiban agama yang paling besar. Ketika para ulama besar ini menekankan kepentingan politik ia tidak berarti politik adalah segala-galanya. Sehingga umat Islam harus menfokuskan segala usahanya untuk merebut kuasa politik. Islam juga mementingkan ilmu dan pendidikan. Ini hakikat yang sering dilupakan oleh umat Islam, khususnya gerakan-gerakan Islam. Justru tumpuan perlu diberikan kepada pembenahan dan perbaikan (islah) karena kekacauan dan kerusakan yang ada pada hari ini adalah akibat dari kelalaian semua pihak: para pendidik, ibu bapa, pemerintah, ulama, dsb. jika perubahan pada individu dan masyarakat berjaya dilakukan maka perubahan dalam bidang politik akan mengikut.  Jadi menurut saya perubahan tidak berlaku dari atas tetapi dari bawah. Kesadaran perlu ada barulah perubahan dapat dilaksanakan atas keinginan sendiri dan bukan karena paksaan. Kita juga menyaksikan banyak usaha untuk merubah dari atas akhirnya menemui kegagalan. Karena itu Rasulullah tidak mahu menerima tawaran untuk menjadi raja kaum Quraysh.

7. Apa tantangan bagi Muslim dalam perpolitikan kontemporer?

Kita perlu membedakan antara penolakan terhadap ideologi yang mendasari demokrasi dengan penolakan terhadap demokrasi sebagai satu sistem pemerintahan. Pada hari ini masyarakat dunia hanya dihadapi dengan dua pilihan: Satu sistem yang menjanjikan keterbukaan, kebebasan memilih bagi rakyat iaitu demokrasi dan satu lagi sistem yang despotik dan otoriter. Kita sebenarnya bisa memilih sistem yang ketiga yaitu sistem politik Islam yang berlainan dengan sistem demokrasi Barat dan  juga sistem teokrasi mahupun authoritarian. Umat Islam seharusnya memilih  sistem shura. Tetapi  ia belum mampu dilaksanakan karena masih banyak kekeliruan di kalangan umat Islam. Bahkan di kalangan sarjana Muslim sendiri masih banyak kekeliruan. Di sinilah peranan para sarjana Muslim yang memiliki kerangka dan worldview Islam yang betul dalam meluruskan kekeliruan dan kekusutan yang ada. Sebelum membangunkan sistem politik Islam agar siap untuk diaplikasikan. Selama kekeliruan ini berleluasa, sistem politik Islam hanya akan disalahfahami dan didistorsi sehingga umat Islam sendri takut dengan politik Islam.

8. Apa pesan Dr untuk para aktivis dakwah dalam menghadapi situasi politik kontemporer, yang kadang bagai buah simalakama?

Melihat kondisi umat Islam hari ini penolakan total terhadap sistem demokrasi, khususnya dalam tataran praksis, tidak praktikal. Karena umat Islam tidak hidup dalam suasana vakum tetapi perlu bertarung dengan ideologi dan sistem yang sudah mapan dalam masyarakat. Hanya setelah kesadaran akan perlunya sistem Islam dilaksanakan dalam setiap aspek kehidupan tersebar di kalangan masyarakat Islam maka sistem politik Islam dapat dilaksanakan. Dengan arti kata lain sistem Islam perlu dilaksanakan dengan keinginan rakyat sendiri dan bukan dari atas ke bawah atau melalui perebutan kuasa. Dalam tataran praksis atau kehidupan harian umat Islam hari ini tidak mempunyai banyak pilihan. Aspirasi politik perlu diperjuangkan dan keadaan umat Islam akan lebih baik jika pemimpin yang terpilih, walaupun secara demokrasi liberal, dari kalangan aktivis Muslim. Jadi ketika demokrasi dilaksanakan di negara-negara Muslim, walaupun kadang-kadang tidak telus dan tidak sepenuh hati, ia mesti dimanfaatkan demi kepentingan umat Islam. Oleh karena itu ramai sarjana Muslim kontemporer mengatakan bahwa gerakan Islam mesti memanfaatkan sistem demokrasi untuk menghapuskan sistem otoriter dan kuku besi yang menguasai banyak negara-negara Muslim. Keperluan akan hal ini semakin jelas dalam konteks negara-negara Arab yang dikuasai oleh rejim-rejim otoriter. Berhubung perkembangan terkini politik tanah air, bagi saya yang mesti dilakukan oleh umat Islam dalam hal ini adalah bersikap kritis dan cerdas dalam menanggapi persoalan politik. Kita harus bisa berfikir di luar lingkungan partai politik tertentu, bahkan kelompok tertentu. Untuk menanggapi setiap persoalan berdasarkan kepada ilmu yang benar, bukan fanatisme golongan dan taassub kepada tokoh atau aliran tertentu. Saya juga berpendapat, para aktivis partai juga harus lebih mengutamakan kepentingan bersama, kepentingan umat berbanding kepentingan partai dan kekuasaan. Mereka tidak harus berpendirian pragmatis, karena pragmatisme juga kesan dari sekularisme dan sofisme moden (postmodernisme).